PRODUK HUKUM TENTANG DESA
Adanya Regulasi baru tentang desa menjadi kabar gembira bagi semua desa di Indonesia. Undang-undang yang "muncul" pada tahun 2014 ini bagai berkah dari langit mengingat undang-undang tersebut juga mengatur bahwa setiap desa
akan mendapatkan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta pengelolaan keuangan desa maka Pemerintah Desa haruslah
memahami aturan-aturan yang terkait dengan desa karena hal ini akan menjadi
pedoman dalam melaksanakan amanat masyarakat. Selain itu, masyarakat sebagai
control terhadap penyelenggaraan pemerindahan desa-pun harus memahami aturan-aturan
tersebut, sehingga desa dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang.
Untuk
mempermudah dalam memahami aturan-aturan yang terkait dengan desa, berikut kami
bagikan beberapa regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan
desa khususnya di kabupaten Sumbawa
Demikianlah beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, semoga bisa bermanfaat. Kami berharap jika ada di antara pembeca yang budiman "menemukan" produk hukum yang baru, agar bisa berbagi dengan kami untuk kemudian kami bagikan kembali melelui blog ini.
NO
|
PRODUK
HUKUM
|
LINK
DOWNLOAD
|
1
|
UU
NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
|
2
|
PP NOMOR
60 TAHUN 2014 TENTANG DD YANG BERSUMBER
DARI APBN
|
|
3
|
PP NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014
|
|
4
|
PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
|
5
|
PP NOMOR
47 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2014
|
|
6
|
PERMENDES
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
|
|
7
|
PERMENDES
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA
TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
|
|
8
|
PERMENDES
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN
DESA
|
|
9
|
PERMENDES
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BUMDES
|
|
10
|
PERMENDES
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DD TAHUN 2015
|
|
11
|
PERBUP
NO. 2 2015 TENTANG JUKLAK MUSREMBANG DESA DI SUMBAWA
|
|
12
|
PERBUP
NO. 10 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA
|
|
13
|
PERBUP
NO. 12 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
|
|
14
|
PERBUP
NO. 14 2015 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDES TENTANG APBDES
|
|
15
|
PERBUP
NO. 17 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DI DESA
|
|
16
|
PERBUP
NO. 18 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA
|
|
17
|
PERBUP
NO. 36 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KEPALA DESA
|
|
18
|
PERDA
NO 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
|
|
19
|
PERDA
NO 2 TAHUN 2015 TENTANG BPD
|
|
20
|
PERDA
NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA
|
|
21
|
PERDA
NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN 6 PERDA KAB. SUMBAWA
|
Demikianlah beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, semoga bisa bermanfaat. Kami berharap jika ada di antara pembeca yang budiman "menemukan" produk hukum yang baru, agar bisa berbagi dengan kami untuk kemudian kami bagikan kembali melelui blog ini.
0 komentar:
Posting Komentar